Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan(Tinjaun Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak)

  • Rizal Al Hamid UIN Sunan Kalijaga
Keywords: Batas Usia Perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak.

Abstract

Dikabulkannya beberapa tuntutan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1, yang berkenaan dengan batas usia perkawinan, telah banyak menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Pasalnya, putusan tersebut dianggap diskriminatif terhadap perempuan, karena dinilai telah melegalkan pernikahan dini. Padahal di sisi lain, konsensus global seperti PBB telah jelas-jelas menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya dalam hal perkawinan dini. Terlebih hal tersebut juga sangat bertentangan dengan norma dan perundang-undangan di Indonesia yang sedemikian rupa telah mengatur batas usia dewasa. Atas putusan yang banyak menimbulkan pro-konra tersebut, maka praktek pernikahan dini di masyarakat, masih saja massif terjadi, khususnya mereka para kaum hawa. Padahal terdapat sejumlah dampak negatif yang akan muncul jika praktek perkawinan dini terus saja menjadi habitus di masyarakat, seperti pendidikan, psikologis, kesehatan, ekonomi, hingga perebutan hak-hak anak. Sehubungan dengan hal ini, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan sejumlah lembaga, serta aktivis perlindungan perempuan dan anak lainnya, pada 5 Maret 2014 mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Pada tulisan ini, terdapat sedikitnya dua rumusan masalah yang perlu dipecahkan, diantaranya adalah: pertama, Bagaimana tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terhadap Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan?. Kedua, Bagaimana upaya pencegakan konflik norma dan atau titik temu antara UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002 terhadap Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan?.

Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia perkawinan, sangat bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002, di mana Hak Asasi Manusia melarang keras praktek kawin paksa dan harus sesuai dengan kehendak individu. Lebih dari itu, undang-undang perlindungan anak juga meniscayakan bahwa seharunya para orang tua justru mencegah terjadinya praktek perkawinan pada anak-anak mereka, khsususnya anak perempuan. Atas kesimpulan ini, perlu kiranya keharusan pada keselarasan perundang-undangan di Indonesia, guna meminimalisir terjadinya polemik antar undang-undang, dan konflik di mata masyarakat

References

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat ………. (Khitbah, Nikah, dan Talak). Jakarta: AMZAH. 2009.
Budoyo, Sapto. Konsep Langkah Sistematik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan ………. Peraturan Perundang Undangan. Jurnal Ilmiah CIVIS, No. 2. Juli 2014.
Fakih, Mansour. Hak Asasi Perempuan. Yogyakarta: Insist Press. 2001.
Ghufron, HM. “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis terhadap Pembatasan ………. Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Malang: ………. Aditya Media. 2013
Goesniadhie, Kusnu. Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang ………. Baik. Malang: Nasa Media. 2010.
Hanum, Sri Handayani. Perkawinan Usia Belia. Yogyakarta: PKK UGM. 1997.
HS, Lilik. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak, Jurnal Mahkamah Konstitusi, No ………. 2 Mei 2006.
Irwanto. MK dan Misrepresentasi Mandat. KOMPAS. Kamis, 21 April 2016.
Istibsyaroh. Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi). Jakarta: PT ………. Teraju Mizan. 2004.
Jusuf, Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera. 2004.
Kartono, Kartini. Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan). Bandung: Mandar Maju. ………. 2007.
Lailam, Tanto. Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-………. Undang. Jurnal Konstitusi. No. 1, Maret 2014.
Mahfud, Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: ………. Rajawali Press. 2011.
Mappiare, Andi. Psikologi Orang Dewasa, Cet. II. Surabaya: Usaha Nasional. 1983.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty. 1988.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. 1985.
MS, Wahyu. Wawasan Ilmu Sosial Dasar. Surabaya: Usaha Nasional. 1986.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. ………. 2004
Mulyadi, Lilik. Pengadilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 2005
Published
2020-11-30
How to Cite
Al Hamid, R. (2020). Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan(Tinjaun Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak). Ushuluddin International Conference (USICON), 4. Retrieved from http://conference.uin-suka.ac.id/index.php/USICON/article/view/322