Responsif Disabilitas: Prioritas Kebijakan dalam sebuah Manajemen di Indonesia

  • Putri Maydi Arofatun Anhar Institut Agama Islam Negeri Jember
Keywords: responsive disability, policy, Indonesia, responsif disabilitas, kebijakan

Abstract

Individuals with disabilities have problems with the situation of social exclusion that they face, both socially, culturally in the area, public services or even an existing policy. This policy change in favor of people with disabilities necessitates a paradigm shift in the system of social interaction and the values that exist in society. This paper is based on library (library research) with important questions to analyze the history of disability responsive policy management at both the regional and national levels. So, this paper concludes that through the concept of disability friendly, Indonesia has an obligation to fulfill disability rights as a constitutional mandate, as stipulated in the prayers of one regulation, in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with disabilities. The aspects of life meant there are no restrictions in fulfilling access to basic services of education, health, transportation, social protection, disaster mitigation, employment and business opportunities, equal legal standing, participation in culture and politics, benefiting in the development of existing information and communication technology and acceptance in society. In practice, persons with disabilities still face obstacles and face challenges in showing off their ability to participate in state life and are hampered by their basic rights.


Individu disabilitas mendapatkan problem dengan situasi eksklusi sosial yang dihadapinya baik secara hidup bermasyarakat, budaya di daerah, layanan publik atau bahkan pada suatu kebijakan yang ada. Perubahan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas ini meniscayakan perubahan paradigma dalam sistem interaksi sosial dan nilai yang ada dalam bermasyarakat. Tulisan ini berbasis kepustakaan (library research) dengan memiliki pertanyaan penting guna menganalisis sejarah manajemen kebijakan responsif disabilitas baik tingkat daerah maupun nasional. Sehingga tulisan ini menyimpulkan bahwa melalui konsep ramah disabilitas, Indonesia memiliki kewajiban pemenuhan hak-hak disabilitas sebagai amanat konstitusi, seperti yang telah tertuang dalam salat satu peraturan, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Aspek kehidupan yang dimaksud tak ada batasan dalam pemenuhan akses atas layanan dasar pendidikan, kesehatan, transportasi, perlindungan sosial, mitigasi bencana, kesempatan kerja dan berusaha, setara depan hukum, partisipasi dalam budaya dan politik, mendapatkan manfaat dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, serta penerimaan dalam masyarakat. Pada praktiknya, para penyandang disabilitas masih mendapatkan kendala-kendala maupun menghadapi tantangan dalam memamerkan kemampuan yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan terhalangi hak-hak dasarnya.

References

Agus P, Erwan dkk. 2012. Implementasi Kebijakan Publik (Yogyakarta: Penerbit Gava Media)
Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM)
Putri, Galih Hapsari. 2011. Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta). Skripsi. Universitas Sebelas Maret
Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
Tjepy F Aloewie. 2000. Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos,(Jakarta: Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta)
Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Published
2020-07-13
How to Cite
Putri Maydi Arofatun Anhar. (2020). Responsif Disabilitas: Prioritas Kebijakan dalam sebuah Manajemen di Indonesia. The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education, 1, 192-199. Retrieved from http://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/20